Satgas dan SPPG Rapatkan Barisan, Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis di Jember
JEMBER, sadap99.com
Meskipun sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci Makkah, Bupati Jember, Gus Fawait, tetap memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember. Rapat yang digelar secara daring pada Senin (2/3/2026) ini menjadi simbol komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Jember dalam memastikan program nasional tersebut berjalan optimal dan terjaga kualitasnya.
Dalam arahannya, Gus Fawait menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar agenda penyediaan makanan bagi peserta didik. Lebih dari itu, ia menyebut program ini sebagai fondasi strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kekuatan bangsa tidak hanya dibangun melalui infrastruktur fisik, melainkan melalui kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Generasi yang sehat, cerdas, dan bergizi baik akan menjadi penopang kemandirian bangsa di masa depan. Pembangunan kualitas anak-anak hari ini adalah bagian dari strategi jangka panjang yang menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global,” ujarnya.
Dampak Ekonomi dan Potensi Perputaran Dana
Di sisi lain, Bupati juga melihat MBG sebagai program yang membawa dampak ekonomi luar biasa bagi daerah. Dengan estimasi sekitar 270 dapur SPPG yang akan beroperasi di Kabupaten Jember, ia memperkirakan potensi pembukaan lapangan kerja dapat mencapai kurang lebih 15 ribu orang. Angka tersebut belum termasuk efek berganda yang muncul dari rantai pasok bahan pangan, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga sektor distribusi.
Menurutnya, kehadiran dapur-dapur SPPG akan mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Produk petani diharapkan dapat terserap dengan harga yang lebih layak, UMKM tumbuh karena peningkatan permintaan, dan kebutuhan tenaga kerja bertambah. Rantai ekonomi yang bergerak ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
Gus Fawait juga memaparkan bahwa estimasi perputaran dana MBG di Kabupaten Jember dapat mencapai kurang lebih Rp4 triliun. Angka ini hampir setara dengan APBD Jember tahun 2026 yang berada di kisaran Rp4,3 triliun. Ia menilai tambahan perputaran dana tersebut akan menjadi pendorong kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Tata Kelola dan Pengawasan Diperketat
Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa besarnya manfaat program harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Ia menyoroti masih adanya SPPG yang belum melengkapi perizinan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta persyaratan teknis lainnya. Ia meminta agar seluruh pengelola dapur segera mengurus kelengkapan tersebut demi menjamin keamanan dan kelayakan layanan.
Gus Fawait juga menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan. Ke depan, Pemkab Jember akan memperkuat koordinasi melalui forum rutin bulanan antara Satgas, SPPG, Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), camat, serta pihak puskesmas.
Selain itu, sistem pelaporan harian menu akan diberlakukan, baik dari pihak dapur maupun sekolah penerima, sebagai bentuk pengawasan silang. Rencananya, CCTV di setiap dapur akan terintegrasi dengan sistem pemantauan pemerintah daerah untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait secara tegas mengingatkan agar tidak ada pengurangan anggaran menu yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa alokasi Rp10 ribu untuk siswa SMP maupun Rp8 ribu untuk jenjang lainnya adalah hak penerima manfaat yang tidak boleh dikurangi sedikit pun.
“Integritas menjadi kunci keberlanjutan program. Saya tidak ingin ada dapur yang harus disuspensi karena kelalaian atau pelanggaran,” tegasnya.
Evaluasi Lapangan: 50 SPPG Belum Penuhi Syarat
Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Jember sekaligus Ketua Satgas MBG, Ahmad Helmi Luqman, memaparkan hasil evaluasi lapangan. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 50 SPPG yang belum mengantongi SLHS. Beberapa dapur bahkan harus melakukan perbaikan kualitas air dan infrastruktur agar memenuhi standar kelayakan.
“Kami akan terus melakukan pendampingan agar seluruh SPPG segera memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga program ini dapat berjalan dengan aman dan berkualitas,” pungkasnya.
Pewarta: Suyanto