Potensi Gelaran Pilkades Trenggalek 2027, Sekjen WAR Ingatkan “Wayang Politik”
TRENGGALEK, Sadap99.com
Wacana pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di sejumlah wilayah Kabupaten Trenggalek pada 2027 mulai mencuat. Agenda tersebut dipastikan akan memunculkan dinamika sosial tersendiri bagi masyarakat di daerah yang menyelenggarakannya.
Pada titik tertentu, eskalasi pun diyakini akan terjadi, terutama di kalangan kandidat dan bakal calon yang saling berkompetisi. Pasalnya, masing-masing memiliki basis massa dengan misi kuat untuk memenangkan kontestasi.
Namun, Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WAR, Zaenal Abidin, mengingatkan agar kontestasi tidak terjebak pada praktik politik yang semu. Menurutnya, istilah “politik” dalam hakikatnya adalah upaya bersama untuk mencapai tujuan baik demi kepentingan bersama. Namun di sisi lain, dari pengalaman empiris, politik kerap dimaknai secara negatif.
“Politik juga sering diidentikkan sebagai upaya sekelompok orang untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya sesuai tujuan dan kepentingan masing-masing,” ujar Zaenal, Rabu (17/6/2026).
Ia menambahkan, masyarakat sebagai komunitas publik hanya bisa menafsirkan apa yang tampak di permukaan. Mereka sulit mengetahui secara utuh apa yang sebenarnya terjadi di balik hiruk-pikuk dunia politik.
“Termasuk potensi adanya tokoh-tokoh tertentu yang sengaja dijadikan wayang atau alat kamuflase dalam pertarungan politik,” tegasnya.
Zaenal menjelaskan, secara kultural, wayang adalah produk ekosistem sosial yang sarat akan nilai-nilai sejarah, moral, sosial, politik, hingga spiritualitas. Namun seiring perkembangan zaman, makna wayang mulai bergeser.
“Kini wayang tak lagi semata rekaman peradaban, melainkan kerap diarahkan sebagai simbol multi tafsir yang sulit dipahami dan dikontekstualisasikan oleh awam,” tandasnya.
Secara substantif, lanjut Zaenal, wayang sejatinya mengandung pesan moral tentang kehidupan, moralitas, dan tata krama bermasyarakat. Ia mengajarkan pentingnya menjunjung kebenaran dan etika, termasuk dalam berpolitik.
Namun fakta di lapangan justru berbeda. Banyak pihak melakukan manuver hanya demi meraih kekuasaan, terkadang dengan cara tidak elegan dan melanggar etika demokrasi.
“Untuk menduduki posisi puncak pemerintahan, kerap digunakan cara-cara yang melewati batasan etika,” keluhnya.
Zaenal mengingatkan, tugas politisi sejati adalah membangun wacana dan rencana terorganisir, yang melahirkan kebijakan aplikatif untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Politisi juga harus mampu menciptakan kesadaran kolektif terhadap tatanan nilai baru yang lebih beradab.
“Seorang politisi harus benar-benar paham makna politik dan tanggung jawabnya, bukan sekadar menunjukkan hegemoni. Ia wajib menguasai piranti sosial agar mampu menjawab persoalan masyarakat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Zaenal Abidin berpesan agar masyarakat dan para calon tidak menjadi alat atau diperalat demi kepentingan segelintir pihak.
“Jangan mau dijadikan alat atau diperalat hanya demi tercapainya kepentingan tertentu. Apalagi menjadi ‘wayang’ untuk memuaskan hasrat kelompok-kelompok tertentu,” pungkasnya. (her)