Diduga Dikerjakan Kader PDIP, 3 Proyek Revitalisasi TK dan SD di Wonoayu Sidoarjo Disorot LSM
SIDOARJO, SADAP99.COM
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Jawa Timur diduga tidak berjalan sesuai prosedur di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.
Tim investigasi menemukan tiga lokasi proyek yang sedang dikerjakan, yaitu SDN Wonoayu 1, SDN Bendotretek, dan TK Warma Wanita Desa Ploso. Ketiga proyek tersebut diduga dikerjakan oleh Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Wonoayu berinisial ALX.
Berdasarkan keterangan sejumlah pekerja di lokasi, program ini merupakan inisiasi Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Puti Guntur Soekarno (lahir 26 Juni 1971), dan pelaksana lapangannya adalah kader PDIP.
Diduga Langgar Standar Konstruksi
Dari hasil pemantauan, pelaksanaan di tiga lokasi tersebut diduga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Terdapat lima temuan utama:
1. Tidak ada papan informasi proyek. Dari tiga lokasi, dua di antaranya tidak memasang papan informasi.
2. Material di bawah standar. Pasir yang digunakan mengandung debu lebih dari 30 persen.
3. Tidak menggunakan alat bantu. Pekerjaan adukan dilakukan secara manual tanpa mesin molen, sehingga sulit memenuhi standar SNI.
4. Penggunaan besi tidak sesuai spesifikasi. Besi untuk kolom praktis, kolom struktur, ring balok, dan sloof diduga menggunakan besi “banci” atau di bawah ketentuan SNI.
5. Pondasi dikerjakan tidak sesuai gambar. Lantai kerja atau pasir padat di bawah pondasi serta anstamping diduga dihilangkan atau bersifat fiktif.
Pelaksanaan Diduga Dikerjakan Pihak Ketiga
Direktur Konstruksi LSM WAR, Ir. Haryanto B, SH, M.Si, menilai pelaksanaan revitalisasi seharusnya dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (PPSP), dengan pengawasan konsultan yang ditunjuk sekolah dan pendampingan fasilitator dari Kemendikdasmen.
“Jika ada satu orang yang menguasai tiga paket kegiatan ini, jelas sudah dipihakketigakan atau dikontraktualkan. Ini bertentangan dengan juknis,” kata Haryanto saat dikonfirmasi di salah satu restoran di Sidoarjo, Sabtu (11/7/2026).
Hal senada disampaikan Ketua LSM Komnas, Suryanto. Ia menyayangkan tujuan program untuk memperbaiki fasilitas belajar justru dimanfaatkan oknum untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kualitas.
“Ini patut diduga sebagai perbuatan KKN karena mengurangi kualitas dan kuantitas pekerjaan,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).
Dispendikbud Akan Sidak
Menanggapi temuan tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Nety Lastiningsih, menyatakan akan menindaklanjuti dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi penerima program revitalisasi dari Kemendikdasmen.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebut dalam pemberitaan belum memberikan klarifikasi.
Penulis: ZEIN