Mekanisme Pemilihan Pelaksana Proyek Taman Budaya di Sleman Jadi Sorotan
Sleman – Sadap99.com
Proyek lanjutan pematangan lahan dan pembangunan sarana prasarana Taman Budaya di Kabupaten Sleman kembali menjadi sorotan publik. Perhatian utama tertuju pada mekanisme pemilihan pelaksana pekerjaan yang dinilai tidak transparan.
Sejumlah pihak menilai bahwa penggunaan metode pengadaan melalui e-katalog, alih-alih proses tender terbuka, berpotensi menimbulkan kerawanan terhadap konflik kepentingan. Skema ini dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat, terutama pada proyek dengan nilai anggaran besar dan dampak strategis bagi masyarakat.
Pengamat tata kelola pemerintahan, Moh. Khamid, beberapa waktu lalu menyampaikan kepada media bahwa meskipun e-katalog merupakan mekanisme yang sah dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, penerapannya harus tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta persaingan yang sehat.
“Pemilihan melalui e-katalog harus disertai justifikasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab tanpa itu, akan muncul persepsi publik tentang adanya preferensi tertentu dalam penentuan penyedia,” ujarnya.
Kekhawatiran publik juga mencakup potensi keterkaitan antara pemilihan pelaksana proyek dengan dinamika politik lokal, termasuk kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Masyarakat sipil mendorong adanya keterbukaan informasi yang lebih rinci terkait alasan pemilihan metode e-katalog, kriteria penyedia yang dipilih, serta proses evaluasi yang dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman.
Selain itu, penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal dinilai penting guna memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai regulasi serta bebas dari intervensi yang tidak semestinya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Isu ini menjadi pengingat bahwa setiap proyek publik harus dilaksanakan dengan integritas tinggi demi memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.
(Piter)
