HOMEJATIM

Nur Purnamasidi Kritik Dominasi Baleg, Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU Dinilai Kian Terbatas

LUMAJANG, sadap99.com

Anggota Komisi X DPR RI, H. Muhamad Nur Purnamasidi, S.Sos., M.AP., menyoroti semakin terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di DPR RI. Ia menilai pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap mayoritas rancangan undang-undang kini lebih banyak terpusat di Badan Legislasi (Baleg). Hal tersebut disampaikan Nur Purnamasidi saat menghadiri kegiatan bersama kalangan akademisi dan perguruan tinggi di Hotel Aby, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Sabtu (14/11/2026).

Di hadapan para guru besar dan pakar hukum, ia mengungkapkan bahwa ruang penyerapan aspirasi publik dalam proses legislasi dinilai semakin menyempit.

“Ruang aspirasi, ruang membangun masukan dari masyarakat itu sudah tidak bisa lagi menampung hampir 100 persen. Tersisa hanya 20 sampai 30 persen; selebihnya diselesaikan di Badan Legislasi,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena minimnya partisipasi publik berpotensi memengaruhi kualitas produk hukum. Bahkan, sejumlah undang-undang yang baru disahkan langsung menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Nur Purnamasidi mendorong kalangan akademisi, khususnya pakar hukum tata negara, agar lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media digital.

Ia menilai ruang media sosial perlu diisi dengan penjelasan ilmiah agar masyarakat mampu membedakan persoalan hukum, politik, dan komunikasi sehingga tidak mudah terjebak opini yang bias. Nur Purnamasidi juga menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, akademisi, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam memperkuat literasi hukum masyarakat.

Ia menyatakan siap berkolaborasi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Wilayah Jawa Timur untuk mengembangkan edukasi hukum, khususnya di Kabupaten Lumajang.

Menurutnya, keterlibatan akademisi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan pembangunan hukum nasional, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap mendapat ruang dalam proses pembentukan undang-undang. (Bkn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *