Dugaan Sindikat BBM Bersubsidi di Pasuruan Masih Kebal Hukum
Pasuruan, SADAP99.COM
Ratusan liter BBM bersubsidi jenis Pertalite diduga terus dikuras sindikat dari sejumlah SPBU di Kabupaten Pasuruan setiap harinya. Praktik ini terjadi di dua kecamatan rawan, yakni Nongkojajar kecamatan Tutur, Puspo, Purwosari dan wilayah kecamatan purwodadi, dengan modus operandi yang terstruktur: mengganti pelat nomor kendaraan, merekrut pemilik motor bertangki besar, hingga menjual kembali ke kios-kios pinggir jalan.
Akibat ulah ini, warga yang berhak menerima subsidi justru mengantre panjang dan seringkali gagal membeli karena kuota habis—terutama di SPBU wilayah Kecamatan Sukorejo, Purwosari, dan Purwodadi.
Seorang narasumber yang enggan disebut identitasnya membongkar praktik harian sindikat tersebut kepada awak media, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, seorang tengkulak berinisial E—yang disebut sebagai “pemain lama”—merekrut beberapa orang untuk membeli Pertalite secara berulang di SPBU berbeda. Mereka mengendarai motor bertangki besar seperti Tunder, Mega Pro, atau Tiger, dengan plat nomor yang sengaja diganti setiap kali beroperasi.
“Setelah dapat dari SPBU, BBM langsung disedot atau ditampung ke jerigen ukuran 20–25 liter. Para eksekutor dibayar Rp15.000 per jerigen. Jika sehari bisa kumpulkan 10 jerigen, ya tinggal dikalikan,” ujar narasumber.
Bahkan, dalam satu hari, sindikat ini dapat mengirim orang ke SPBU hingga tiga kali. Setelah terkumpul, tengkulak menjual kembali BBM subsidi itu ke kios-kios Pertalite liar di pinggir jalan wilayah Nongkojajar dan Tutur dan sekitarnya.
Praktik ini mendapat sorotan tajam dari pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sakera Indonesia, Heri Siswanto, S.H., M.H.
“Kami telah melihat video dan foto kiriman warga. Ini bukan sekadar antrean panjang, tapi indikasi kebocoran subsidi yang sistematis. Pengawasan SPBU harus diperketat dan aparat penegak hukum wajib turun tangan,” tegas Heri.
Ia menambahkan bahwa aparat kepolisian tidak bisa hanya mengandalkan laporan tertulis. “Perlu langkah nyata di lapangan. Ini masalah serius yang merugikan negara dan masyarakat miskin yang berhak atas subsidi.”
Saat dikonfirmasi, salah satu pihak yang namanya sempat muncul dalam foto-foto yang beredar membantah keras keterlibatannya. Ia mengaku hanya menjual Pertamax di pom mini, dan foto yang beredar adalah dokumentasi tahun 2024.
“Saya tidak punya pick up pengangkut BBM itu. Mohon jangan buat narasi yang bukan saya perbuat,” tulisnya melalui WhatsApp.
Sementara itu, Kapolsek Nongkojajar, AKP Budi Luhur, memberi respons singkat:
“Terima kasih infonya, mas. Bisa untuk bahan lidik kami.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari Pertamina atau Satgas BBM Subsidi terkait pengawasan di wilayah tersebut.
Pewarta: sP/TIM