HOMEJATIMLIPSUS

Retribusi TKA di Sidoarjo Melonjak 489 Persen, LSM WAR Desak Audit Realisasi Anggaran Disnaker 2024

 

SIDOARJO – SADAP99.COM

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo menuai sorotan tajam dari publik, terutama kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat). Pasalnya, terjadi lonjakan luar biasa pada sektor pendapatan dari Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dinilai janggal dan perlu diaudit lebih lanjut. Lonjakan Retribusi TKA Hampir 500 Persen

Berdasarkan data resmi, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Disnaker Sidoarjo tahun 2024 hanya Rp 485,39 juta. Namun, realisasinya membengkak hingga Rp 2,37 miliar. Artinya, capaian itu melonjak hingga 489,95 persen, seluruhnya berasal dari Retribusi Penggunaan TKA.

Fenomena ini langsung memicu tanda tanya. Apakah lonjakan tersebut akibat meningkatnya jumlah pekerja asing di Sidoarjo, atau ada faktor lain seperti penagihan, regulasi baru, maupun pencatatan keuangan yang lebih ketat?

“Lonjakan hingga hampir 500 persen ini luar biasa. Publik berhak tahu detailnya. Jangan sampai ada ketidaktransparanan dalam pengelolaan retribusi,” tegas salah satu aktivis LSM WAR di Sidoarjo.

Belanja Didominasi Pegawai dan Jasa. “Dari sisi belanja, Disnaker mengalokasikan Rp 15,85 miliar dengan realisasi Rp 14,74 miliar atau 93,04 persen. Serapan terbesar adalah belanja pegawai Rp 6,54 miliar (95,78%) dan belanja barang serta jasa Rp 8,10 miliar (90,87%).

Selain itu, belanja perjalanan dinas tercatat Rp 1,06 miliar (98,72%), pelatihan/bimtek Rp 571,2 juta (81,93%), honorarium kegiatan Rp 214,23 juta (73,92%), serta tambahan penghasilan ASN Rp 3,94 miliar (96,42%).

Meski serapan cukup tinggi, ada Rp 1,10 miliar anggaran yang tidak terserap. Sementara defisit anggaran tercatat Rp 12,36 miliar, lebih rendah dari proyeksi awal Rp 15,36 miliar.

Zaenal Adbidin LSM WAR menilai, meski realisasi belanja terbilang baik, lonjakan retribusi TKA harus diaudit secara independen. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada manipulasi data, baik dalam penarikan retribusi maupun pelaporan.

“Ini soal akuntabilitas. DPRD dan BPK seharusnya turun langsung melakukan audit. Jangan sampai capaian spektakuler ini justru menimbulkan prasangka publik,” ujar Zaenal.

Secara umum, kinerja keuangan Disnaker Sidoarjo tahun 2024 cukup baik dengan realisasi belanja di atas 90 persen. Namun, catatan spektakuler pada retribusi TKA membuat LSM WAR mendesak adanya audit dan transparansi penuh. Publik menunggu jawaban, apakah capaian fantastis itu hasil kerja nyata atau sekadar anomali pencatatan keuangan daerah.

Pewarta: zein

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *