Reformasi Legislatif: Menghapus Fraksi di DPR
Reformasi Legislatif: Menghapus Fraksi di DPR Perlu Jadi Perhatian Seluruh Anggota DPR dan Ketua Umum Partai
NASIONAL, SADAP99.COM
Bendahara Partai Gelora Kabupaten Pasuruan, Khoirul Anam, menyatakan dukungannya terhadap usulan dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, mengenai reformasi politik di ranah legislatif. Usulan tersebut menghendaki penghapusan fraksi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurutnya, beberapa komisi yang ada di DPR sudah cukup menjalankan fungsi teknis legislatif.
Secara fungsi, fraksi di DPR berperan sebagai wadah politik partai untuk mengoordinasikan anggota, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun pandangan politik yang sejalan. Sementara itu, komisi berfungsi sebagai lembaga spesifik untuk membahas undang-undang, anggaran, dan mengawasi kementerian/lembaga sesuai bidangnya. Keberadaan fraksi berisiko menggeser fungsi DPR menjadi perwakilan partai, bukan perwakilan rakyat sebagaimana diharapkan.
Padahal, fungsi utama DPR ada tiga, yaitu:
1. Legislasi (membentuk undang-undang),
2. Anggaran (membahas dan menyetujui APBN),
3. Pengawasan (mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah).
Seluruh fungsi ini harus dijalankan dalam kerangka representasi rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan partai.
Dengan membandingkan fungsi fraksi dan komisi, fungsi komisi dinilai lebih efektif. Tugas utama komisi adalah membantu DPR menjalankan tugasnya dalam bidang tertentu, termasuk membahas RUU, melakukan pengawasan, serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Di level DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketiadaan fraksi justru dapat mencegah masalah internal. Selama ini, fraksi seringkali hanya menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri, sementara partai kecil yang tidak memiliki fraksi cenderung diabaikan aspirasinya.
Oleh karena itu, penghapusan fraksi—yang juga berarti menghapus parliamentary threshold—dapat menjadi momen baik dan awal yang tepat untuk meningkatkan kinerja anggota dewan. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan fokus mereka pada pelaksanaan tugas dan fungsi utama sebagai wakil rakyat.
Pewarta: sP