Perubahan Statuta PSSI Dinilai Hilangkan Demokratisasi di Tingkat Askab dan Askot
Sleman – sadap99.com
Perubahan statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memantik beragam tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ipong Suhardiyanto, Exco PSSI Askab Kabupaten Sleman, yang menilai perubahan tersebut mengurangi asas demokrasi di tingkat Asosiasi Kabupaten (Askab) dan Asosiasi Kota (Askot).
Ipong menuturkan, salah satu perubahan paling krusial adalah dihapusnya mekanisme pemilihan Ketua Askab dan Askot, yang digantikan dengan sistem penunjukan langsung oleh Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov).
“Selama ini pemilihan Ketua Askab dan Askot dilakukan secara demokratis melalui kongres atau forum resmi yang melibatkan klub-klub anggota. Mekanisme ini memberikan ruang partisipasi, kontrol, dan legitimasi dari bawah, sekaligus menjadi sarana pendidikan demokrasi dalam tata kelola sepak bola nasional,” ujarnya kepada media, Sabtu (4/1/2026).
Dengan perubahan tersebut, kewenangan penuh kini berada di tangan Ketua Asprov. Akibatnya, klub-klub anggota di tingkat kabupaten dan kota kehilangan hak suaranya. “Hal ini secara nyata menggerus prinsip demokratisasi yang selama ini menjadi ruh pembinaan sepak bola di level akar rumput,” tegas Ipong.
Ia menambahkan, sentralisasi kewenangan ini berpotensi memicu konflik kepentingan, menurunkan akuntabilitas pimpinan Askab/Askot, serta melemahkan kontrol anggota terhadap kebijakan organisasi. “Ketua Askab dan Askot yang ditunjuk tidak lagi memiliki keterikatan moral dan politik yang kuat kepada klub, melainkan kepada pihak yang menunjuknya,” jelasnya.
Padahal, menurut Ipong, Askab dan Askot memegang peran strategis dalam pembinaan sepak bola—dari kompetisi usia dini, pembinaan pemain muda, hingga pengelolaan kompetisi lokal. “Tanpa legitimasi demokratis, kualitas kepemimpinan dan keberpihakan terhadap kebutuhan daerah patut dipertanyakan.”
Lebih lanjut, perubahan statuta ini dinilai sebagai kemunduran dalam agenda reformasi tata kelola sepak bola Indonesia, terutama di tengah tuntutan transparansi dan good governance.
“Sudah sepatutnya PSSI membuka ruang dialog yang lebih luas dengan Askab, Askot, dan klub-klub anggota sebelum menerapkan kebijakan strategis semacam ini. Sepak bola Indonesia tumbuh dari bawah. Mengabaikan suara akar rumput sama artinya melemahkan fondasi sepak bola nasional itu sendiri,” pungkas Ipong.
(Ome)