Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BOP Vaksinasi PMK Dinilai Lamban

Ketua LSM AMPPP Geram atas Lambannya Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BOP Vaksinasi PMK

PROBOLINGGO, Sdap99.com

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), Lutfi Hamid, menyuarakan kekecewaannya atas lambannya proses hukum dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Penanganan (BOP) vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo.

Menurut Lutfi, masyarakat telah lama menantikan kepastian hukum dalam kasus yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Probolinggo tersebut.
“Kami menilai proses penyidikan terlalu berlarut-larut.Publik berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” ujarnya ketika ditemui di kediamannya, Senin (23/9/2025).

Kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah Kejaksaan melakukan penggeledahan di ruang Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo pada Jumat (20/12/2024). Penggeledahan dilakukan menyusul adanya dugaan penyimpangan anggaran BOP yang diperuntukkan bagi kegiatan vaksinasi PMK.

Pada tahun 2023, Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo tercatat menyalurkan 130.000 dosis vaksin PMK, disusul dengan tambahan 25 dosis pada tahun 2024. Namun, hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan belum juga menetapkan tersangka.

Lutfi menegaskan, AMPP akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak transparan dan profesional.
“Kami tidak ingin kepercayaan publik terhadap penegakan hukum luntur hanya karena lambannya proses ini,”tambahnya.

Masyarakat Probolinggo pun berharap agar penanganan perkara ini segera menemukan titik terang, sehingga dana publik dapat dipertanggungjawabkan.

Pewarta: MN