Warga Tolak Program Makan Sehat Gratis, Desak “Prioritaskan Pendidikan”
Bondowoso, sadap99.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah, meski bertujuan baik untuk menekan stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa, menuai penolakan dari sejumlah warga Bondowoso. Penolakan ini muncul karena kekhawatiran akan besarnya alokasi anggaran yang berisiko menjadi lahan korupsi untuk keuntungan pribadi.
Sejumlah warga berpendapat, anggaran yang tersedia akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk membiayai pendidikan gratis, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Hal ini dinilai dapat membantu masa depan generasi bangsa yang terpaksa putus sekolah akibat ketidakmampuan biaya.
Fadil, seorang warga dari Tamanan, Bondowoso, menyampaikan aspirasinya. Ia mendesak agar anggaran program makan sehat dialihkan untuk mewujudkan pendidikan gratis, baik di lembaga negeri maupun swasta.
“Orang tua yang kurang mampu ingin memajukan anaknya, tetapi kesulitan mencari rezeki. Mereka sudah bekerja keras, namun pendapatannya hanya pas-pasan untuk makan. Akhirnya, anak terpaksa putus sekolah untuk membantu orang tuanya. Seperti pepatah, ‘orang miskin dilarang sekolah’,” ujarnya.
Penolakan ini didasari kekhawatiran mengenai efektivitas program dan prioritas pemerintah yang dianggap belum sejalan dengan kebutuhan mendasar masyarakat, yaitu akses terhadap pendidikan berkualitas.
Merespons hal ini, Hj. Mariyatun, mantan guru dari Sukowono yang ditemui secara terpisah, menyatakan bahwa program makan sehat berpotensi tidak memberikan manfaat maksimal. Sementara itu, pendidikan gratis masih menjadi impian banyak orang tua.
Menurutnya, alokasi dana triliunan rupiah itu lebih tepat disalurkan untuk mengatasi masalah pendidikan. Pandangannya didasari keyakinan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan adalah langkah strategis untuk masa depan generasi bangsa.
“Jika anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, mereka akan mampu memenuhi kebutuhan gizinya sendiri di kemudian hari,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah setempat belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan ini. Namun, usulan tersebut menunjukkan aspirasi publik yang kuat untuk memprioritaskan sektor pendidikan, yang dinilai menjadi kunci pembangunan kualitas SDM di era globalisasi.
Jurnalis: Fredd