Pengawasan Diduga Lemah, Proyek Tambat Labuh TPI Palang Tuban Berpotensi Rugikan Negara
TUBAN – sadap99.com
Proyek pembangunan Tambat Labuh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palang, Kabupaten Tuban, yang bersumber dari APBD 2026, diduga minim pengawasan. Sejumlah temuan lapangan dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara karena pekerjaan diduga tidak sesuai volume dan spesifikasi kontrak.
Proyek melalui Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tuban itu dimaksudkan merealisasikan tambatan labuh sebagai sandaran kapal bagi masyarakat sekitar pelelangan ikan agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.
Berdasarkan data yang dihimpun, tender proyek menggunakan HPS Rp6.820.670.000,00. Dari 14 peserta yang mengikuti, hanya satu peserta yang memasukkan penawaran dan menang, yakni CV NMS, dengan nilai tawar Rp6.605.064.511,27. Kontrak ditandatangani 29 September 2026. Adapun konsultan pengawas CV RTC, berdomisili di Perbon, Tuban, dengan nilai Rp74 juta. Menurut informasi yang dihimpun, konsultan pengawas itu ditunjuk langsung tanpa pesaing.
Dalam portal pengadaan, proyek Pembangunan Tambat Labuh TPI Palang yang bersumber dari APBD 2026 mensyaratkan kualifikasi bidang dan sertifikat KBLI 42913 Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan bersertifikat standar nasional. Rekanan konstruksi bangunan pelabuhan, CV NMS, diduga belum melengkapi dokumen usaha.
Dari pantauan lapangan awak media bersama sejumlah aktivis, Jumat (20/11/2026), papan nama proyek dan bendera K3 tidak terpasang. Pondasi bawah juga belum terlihat. Warga menilai masyarakat berhak mengetahui asal-usul anggaran. Mereka merujuk semangat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Warga yang melintas di sekitar TPI Palang juga mengomentari pelaksanaan pekerjaan.
Di lokasi terdapat pemasangan T-Shape precast mutu beton K-500 dengan rincian: tipe 1 ukuran 205.250.120.30.25 cm, CA-gandar 20 ton, sebanyak 125 buah; tipe 2 ukuran 225.350.120.35.30 cm, CA-gandar 20 ton, sebanyak 65 buah; dan tipe 3 ukuran 225.400.120.35.30 cm, CA-gandar 20 ton, sebanyak 50 buah.
Sebelum pemasangan T-Shape fabrikasi untuk metode pekerjaan tanggul laut, dilakukan galian menggunakan ekskavator PC200 dengan volume 971,42 m3 sedalam 5 meter. Pemadatan dilakukan per lapis 50 cm menggunakan alat dengan urugan material pedel. Namun, warga menilai pemadatan tidak tampak dilakukan.
Sebelum pemasangan T-Shape, terdapat lapisan geotekstil 1 m2 tebal sedang (>400 s.d. <800 gr/m2) yang dipasang manual dengan volume 1.897,88 m2. Namun, kondisi di lapangan dinilai tidak maksimal dan tidak terpasang menyeluruh.
T-Shape terpasang berbelok dan naik turun, tidak rapat, spasi antar-pasangan masih menyisakan celah, diduga jumlahnya dikurangi, bahkan ada yang rusak akibat tekanan track ekskavator, ujar warga.
Hingga saat ini, progres pekerjaan dinilai belum memuaskan. Item pekerjaan seperti rigid pavement, jalan paving, saluran, dan pos jaga belum terlihat. Pelaksana juga dinilai tidak melakukan rekayasa lalu lintas. Saat dikonfirmasi, pihak pelaksana tidak menanggapi.
Warga menilai kondisi medan lapangan memengaruhi kebersihan lokasi proyek. Kebersihan jalan raya yang dilalui kendaraan pengangkut material dari dan ke lokasi proyek, demi kelancaran lalu lintas umum di sekitar lokasi, dinilai tidak maksimal.
Dari sisi lain, aktivis penggiat konstruksi dari LSM FC, Bang Junn Gondrong, angkat bicara. Menurutnya, lalu lintas yang melintas selama pekerjaan dan tidak adanya jalan pengalihan atau rekayasa jalan menghambat aktivitas proyek. Pelaksana seharusnya melakukan rekayasa lalu lintas, misalnya dengan memberikan separuh lebar jalan.
Ia juga mengingatkan bangunan, pohon, atau hak milik lain di sekitar jalan harus dilindungi dari kerusakan akibat pekerjaan, seperti lemparan batu dari lalu lintas. Bahan-bahan harus ditumpuk di tempat yang baik agar tidak menimbulkan kemacetan atau membendung aliran air.
Menurut ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), pekerjaan yang tidak memenuhi syarat, tidak sesuai gambar, atau tidak sesuai petunjuk teknis direksi/staf teknik/pemimpin proyek harus dibongkar dan dibuat ulang seluruhnya menjadi tanggungan penyedia jasa. Kondisi ini, menurut aktivis, berpotensi menimbulkan kerugian negara berupa pembayaran lebih yang tidak sesuai persyaratan dokumen kontrak. Mereka meminta persoalan ini tidak berhenti pada dugaan kongkalikong antara penyelenggara, rekanan, dan penyedia.
Aktivis merujuk Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018. Pasal 27 ayat (6) mengatur kontrak harga satuan dengan harga tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang pembayarannya berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.
Pasal 78 ayat (3) huruf d dan e mengatur sanksi administratif jika penyedia salah menghitung jumlah/volume hasil pekerjaan atau menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai kontrak. Ayat (4) huruf d mengatur sanksi administratif berupa ganti kerugian.
Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksana memuat rincian volume, syarat, dan spesifikasi item pekerjaan yang harus dilaksanakan rekanan. Menurut aktivis, kondisi itu membuat yang diterima Pemerintah Kabupaten Tuban tidak sesuai volume dan/atau spesifikasi dalam kontrak. Kondisi itu, menurut mereka, disebabkan PPK tidak melakukan pengendalian kontrak secara memadai untuk memastikan pekerjaan yang diterima sesuai prestasi sebelum pembayaran. Karena itu, aparat penegak hukum (APH) diminta tanggap jika ada pengaduan dan berkas masuk, agar ada efek jera bagi oknum yang berpotensi memperkaya diri.
Mereka merujuk UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara diancam pidana penjara seumur hidup atau 4–20 tahun serta denda Rp200 juta–Rp1 miliar, ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media telah berupaya mengonfirmasi pelaksana CV NMS, namun tidak menanggapi. Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi CV NMS, konsultan pengawas CV RTC, PPK, serta DKPP Kabupaten Tuban. Berita ini akan diperbarui bila terdapat tanggapan resmi.
(Tim)
