Sleman Maju: Tata Ruang Terencana, Investasi Berkembang, Pendapatan Daerah Menguat
Sleman, Sadap99.com
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sleman menggelar konferensi pers dengan tema “Sleman Maju: Tata Ruang Terencana, Investasi Berkembang, Pendapatan Daerah Menguat” di Aula Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman, Rabu, 11 November 2026.
Acara tersebut menghadirkan narasumber dari OPD terkait di lingkungan Pemkab Sleman, di antaranya:
1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dona Saputra Ginting, S.T., M.E.S., M.AP., dengan materi “Perencanaan RTRW Kabupaten Sleman”.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Triana Wahyuningsih, S.Si., M.T., dengan materi “Investasi”.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Wawan Hariawan, S.I.P., M.Si., dengan materi “Penghapusan Denda PBB-P2 dan Realisasi Penerimaan PAD”.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menuturkan bahwa tujuan dan prinsip penataan ruang adalah keharmonisan lingkungan, keterpaduan sumber daya, dan perlindungan fungsi ruang.
Penataan ruang yang efektif mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang yang tertib untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sleman.
Peran Rencana Tata Ruang dalam mendukung investasi meliputi:
· Kepastian dan arah investasi: RTRW/RDTR menjadi acuan lokasi, peruntukan jenis kegiatan, dan intensitas ruang sehingga mengurangi ketidakpastian, risiko, dan konflik lahan.
· Integrasi tata ruang dan perizinan: RDTR terintegrasi mempercepat layanan.
· Kesesuaian ruang wajib dipastikan: Kepemilikan tanah tidak otomatis memberi hak untuk semua kegiatan. Lokasi dan rencana usaha harus sesuai RTRW/RDTR serta mematuhi KKPR sebelum membeli, membangun, atau memulai usaha.
· Investasi tertib dan berkelanjutan: Fasilitas investasi tetap harus melindungi kawasan lindung, LP2B, lingkungan hidup, resapan air, dan kawasan rawan bencana, dengan pengawasan terhadap pelaksanaan KKPR.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Triana Wahyuningsih, dalam paparan bertema “Tata Ruang Terencana, Investasi Berkembang, Pendapatan Daerah Meningkat”, menyampaikan bahwa investasi adalah penggerak ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemkab Sleman terus membangun iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan melalui kepastian tata ruang, kemudahan berusaha, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, fasilitasi investor, serta promosi potensi daerah.
Investasi diarahkan bukan sekadar untuk meningkatkan nilai realisasi, melainkan untuk menghasilkan manfaat nyata: membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat UMKM dan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal lainnya adalah kepastian tata ruang sebagai fondasi, pelayanan perizinan yang mudah dan terpadu, serta pembangunan iklim investasi yang pro-bisnis dan berdaya saing.
Realisasi investasi Kabupaten Sleman pada tahun 2025 mencapai Rp4,81 triliun atau 185,83% dari target Rp2,59 triliun, meningkat 109,84% dibandingkan tahun 2024.
Nilai tersebut terdiri atas PMDN Rp4,27 triliun dan PMA Rp536,06 miliar, dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.714 orang.
Pada periode Januari–September 2026, realisasi investasi tercatat Rp3,53 triliun, terdiri atas PMDN Rp2,73 triliun (77,21%) dan PMA Rp804,74 miliar (22,79%), serta menyerap 11.009 tenaga kerja.
Pada Triwulan III 2026, realisasi mencapai Rp1,45 triliun, terdiri atas PMDN Rp1,28 triliun dan PMA Rp166,65 miliar. Pada periode ini tercatat 2.106 proyek dengan penyerapan tenaga kerja 5.123 orang.
“Fokus kajian pengembangan potensi investasi tahun 2026 adalah kawasan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, terutama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” tutur Triana Wahyuningsih.
Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Sleman menyampaikan terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman, yaitu kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga atas PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang.
Melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih tertunggak tanpa terbebani sanksi administratif.
Pemerintah Kabupaten Sleman mengimbau seluruh wajib pajak PBB-P2 untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan segera melakukan pembayaran tunggakan PBB-P2 sebelum periode penghapusan sanksi administratif berakhir pada 31 Desember 2026.
“Realisasi penerimaan PBB-P2 pada 10 November 2026 telah mencapai Rp93.905.712.343 atau 95,3%, sehingga masih terdapat sisa target penerimaan yang belum tercapai sebesar Rp4.594.287.566,00,” pungkas Wawan Hariawan.
(Piter)